Bab 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

## A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila bukan sekadar dasar negara administratif, melainkan **sistem nilai (value system)** yang bersifat integralistik — menyatukan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan dalam satu kesatuan organik. Sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup) bangsa Indonesia, Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya, adat, dan agama-agama yang hidup di Nusantara, sehingga bersifat khas — bukan impor mentah dari kapitalisme Barat maupun sosialisme Timur.

**Maqashid syariah** (tujuan-tujuan syariat) dalam Islam dirumuskan oleh ulama seperti Imam al-Ghazali dan al-Syathibi ke dalam lima perlindungan pokok (*al-kulliyyat al-khams*):

1. *Hifz al-din* — menjaga agama

2. *Hifz al-nafs* — menjaga jiwa

3. *Hifz al-'aql* — menjaga akal

4. *Hifz al-nasl* — menjaga keturunan

5. *Hifz al-mal* — menjaga harta

**Titik temu relevansinya dengan Pancasila** dapat dipetakan sebagai berikut:

| Maqashid Syariah | Sila Pancasila yang Relevan |

|---|---|

| Hifz al-din (menjaga agama) | Sila 1: Ketuhanan YME |

| Hifz al-nafs (menjaga jiwa) | Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab |

| Hifz al-'aql (menjaga akal) | Sila 2 & 4: penghormatan martabat manusia, musyawarah |

| Hifz al-nasl (menjaga keturunan) | Sila 2: Kemanusiaan (perlindungan keluarga, generasi) |

| Hifz al-mal (menjaga harta) | Sila 5: Keadilan Sosial |

Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus mendatangkan **maslahah** (kemaslahatan) dan menghindarkan **mafsadah** (kerusakan). Prinsip ini sejalan dengan cita-cita ekonomi Pancasila yang berorientasi pada kesejahteraan umum (Pasal 33 UUD 1945), bukan sekadar pertumbuhan angka-angka ekonomi.

## B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan pengakuan akan Tuhan sebagai fondasi seluruh sistem nilai bangsa, termasuk aktivitas ekonomi. Ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia — meski bersifat plural dan tidak berdasarkan satu agama tertentu — tidak dapat lepas dari kerangka moral-religius.

Dalam Islam, prinsip ini diperdalam melalui konsep **tauhid ekonomi** (*tauhid al-iqtishad*), yang berakar pada keyakinan bahwa **kepemilikan mutlak (haqiqi) atas seluruh alam semesta adalah milik Allah** (QS. Al-Baqarah: 284; QS. An-Najm: 31; QS. Ali Imran: 189). Implikasi konsep ini dalam ekonomi:

1. **Manusia hanya pemegang amanah (khalifah)**, bukan pemilik hakiki — sehingga kepemilikan manusia bersifat relatif dan fungsional (*milkiyah intifa'iyyah*), bukan absolut.

2. **Harta harus digunakan sesuai kehendak pemiliknya (Allah)** — yakni sesuai koridor syariah: halal dalam perolehan, halal dalam pemanfaatan.

3. **Pertanggungjawaban akhirat** menjadi kontrol internal yang lebih kuat daripada sekadar regulasi hukum positif, karena manusia menyadari bahwa hartanya akan dimintai pertanggungjawaban.

4. Larangan riba, penimbunan (*ihtikar*), dan pemborosan (*israf*, *tabzir*) semuanya berakar dari prinsip bahwa manusia tidak berhak memperlakukan harta secara sewenang-wenang karena ia bukan pemilik sejati.

Dalam kerangka Pancasila, nilai ini beresonansi dengan semangat bahwa kekayaan alam Indonesia adalah karunia Tuhan yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat (bandingkan dengan semangat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat) — sebuah gagasan **penguasaan fungsional, bukan kepemilikan absolut**, yang paralel dengan konsep *khilafah* atas harta dalam Islam.

## C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia secara universal, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ekonomi, ini berarti setiap pelaku ekonomi — produsen, konsumen, pekerja, pengusaha — harus diperlakukan secara manusiawi dan adil, bukan semata sebagai faktor produksi.

Islam menempatkan **'adl (keadilan)** sebagai salah satu prinsip sentral ekonomi, bahkan disebut sebagai *core value* yang harus mewarnai seluruh transaksi (QS. An-Nahl: 90; QS. Al-Ma'idah: 8). 'Adl dalam ekonomi Islam terwujud dalam beberapa dimensi:

- **Keadilan dalam akad/kontrak**: larangan gharar (ketidakjelasan), riba, dan penipuan.

- **Keadilan dalam distribusi**: melalui zakat, waris, dan larangan monopoli/penimbunan.

- **Keadilan dalam upah**: hak pekerja dibayar sesuai jasanya, tepat waktu ("berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya" — HR. Ibnu Majah).

- **Keadilan dalam harga**: larangan *ghabn fahisy* (mengambil untung yang sangat berlebihan) dan manipulasi pasar (*ihtikar*, *tas'ir*).

**Sintesis dengan sila kedua**: kemanusiaan yang "adil dan beradab" menuntut ekonomi yang tidak mengeksploitasi manusia (baik sebagai pekerja maupun konsumen), sejalan dengan larangan Islam terhadap segala bentuk *zhulm* (kezaliman) dalam muamalah. Keduanya menolak logika ekonomi yang memperlakukan manusia sebagai sekadar alat produksi belaka.

## D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila Persatuan Indonesia mengedepankan semangat kebangsaan yang mempersatukan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam satu ikatan nasional — termasuk dalam bidang ekonomi, di mana kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok harus diatasi demi keutuhan bangsa.

Islam mengenal konsep **ukhuwwah** yang berlapis:

- *Ukhuwwah islamiyyah* — persaudaraan sesama muslim

- *Ukhuwwah wathaniyyah* — persaudaraan sebangsa

- *Ukhuwwah insaniyyah* — persaudaraan sesama manusia

Dalam konteks ekonomi, ukhuwwah mendorong **solidaritas ekonomi** yang melampaui kepentingan pribadi atau kelompok sempit: anjuran tolong-menolong (*ta'awun*, QS. Al-Ma'idah: 2), larangan menimbun kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7 — "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"), dan semangat kolektif dalam institusi seperti *baitul mal*, koperasi syariah, dan lembaga wakaf.

**Relevansi dengan sila ketiga**: semangat persatuan Indonesia yang menolak kesenjangan ekonomi antardaerah (Jawa vs luar Jawa, kota vs desa) dapat diperkuat oleh nilai ukhuwwah yang menuntut solidaritas nyata — bukan sekadar retorika persatuan — melalui mekanisme redistribusi lintas wilayah dan lintas golongan, sejalan dengan semangat dana perimbangan, zakat nasional, dan gerakan wakaf produktif lintas daerah.

## E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat, diwujudkan melalui musyawarah dan perwakilan — bukan diktat segelintir elite atau mekanisme pasar bebas semata.

Islam memiliki prinsip **syura** (musyawarah) yang secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 159; QS. Asy-Syura: 38) sebagai metode pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan muamalah. Dalam ekonomi Islam, syura terejawantah dalam:

- Prinsip **kerelaan (taradhin)** dalam setiap akad — transaksi harus atas dasar kesepakatan bersama, bukan paksaan (QS. An-Nisa: 29).

- Mekanisme **koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah** yang mengambil keputusan secara kolektif melalui rapat anggota.

- Prinsip *ahlul halli wal 'aqdi* dalam pengelolaan kebijakan ekonomi umat — keputusan strategis diambil melalui konsultasi ahli dan wakil masyarakat.

**Titik temu**: kedaulatan ekonomi rakyat (sila keempat) dan syura ekonomi Islam sama-sama menolak model pengambilan keputusan ekonomi yang otoriter-sentralistik maupun liberalisme pasar yang mengabaikan suara rakyat kecil. Koperasi — yang oleh Bung Hatta disebut sebagai "soko guru perekonomian" — dapat dipandang sebagai institusionalisasi bersama dari nilai kerakyatan dan syura.

## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah **puncak orientasi** dari seluruh sila Pancasila — tujuan akhir bernegara adalah kesejahteraan yang merata, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi agregat.

Islam memiliki **instrumen redistribusi kekayaan** yang terlembaga secara khas, dikenal sebagai **ZISWAF**:

1. **Zakat** — kewajiban (rukun Islam ketiga) mengeluarkan sebagian harta (2,5% untuk zakat maal, dengan nishab dan haul tertentu) kepada delapan golongan mustahik (QS. At-Taubah: 60). Bersifat wajib, menjadi instrumen redistribusi yang paling terstruktur dalam Islam.

2. **Infaq** — pengeluaran harta secara sukarela untuk kebaikan umum, tidak terikat nishab maupun golongan penerima tertentu.

3. **Shadaqah** — mencakup pemberian material maupun non-material (senyum, tenaga, ilmu) sebagai bentuk kedermawanan yang lebih luas dari infaq.

4. **Wakaf** — penahanan harta produktif (tanah, bangunan, uang/wakaf tunai) untuk dimanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan bagi kepentingan umum, bersifat kekal (*abadi*) dan tidak dapat dipindahtangankan.

**Fungsi ekonomi ZISWAF**:

- Mengatasi kesenjangan (*fakir-miskin* vs *aghniya*/orang kaya)

- Menstimulasi sirkulasi kekayaan agar tidak stagnan pada segelintir orang

- Membiayai pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, infrastruktur umat) tanpa membebani APBN

- Menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin

**Sintesis dengan sila kelima**: cita-cita keadilan sosial Pancasila — yang dalam praktiknya sering terkendala kapasitas fiskal negara — dapat diperkuat secara signifikan melalui optimalisasi ZISWAF sebagai **instrumen filantropi Islam yang terlembaga**, sebagaimana telah diakomodasi negara melalui UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila dan distribusi kekayaan dalam Islam bukan dua gagasan paralel yang terpisah, melainkan dapat saling memperkuat secara operasional dalam konteks Indonesia.