BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Pancasila bertumpu pada mandat konstitusional Pasal 23 UUD 1945 (APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat) dengan instrumen pokok berupa pajak (PPh, PPN, PBB, dll.) sebagai sumber penerimaan utama, dan belanja negara (subsidi, bantuan sosial, infrastruktur) sebagai instrumen redistribusi dan pembangunan.

Sistem fiskal Islam memiliki arsitektur yang lebih kaya dan berlapis, mencakup:

Zakat — kewajiban tetap (2,5%) bagi muslim yang memenuhi nishab, dengan alokasi spesifik pada 8 golongan mustahik.

Kharaj — pajak atas tanah pertanian (historis, dikenakan pada tanah taklukan).

Jizyah — pungutan atas non-muslim sebagai kompensasi perlindungan negara (konteks historis, kini tidak relevan dalam negara-bangsa modern).

Usyr — bea atas barang dagangan yang melintasi wilayah (cikal bakal bea cukai).

Dharibah — pajak tambahan yang dapat dikenakan negara ketika kas negara (baitul mal) tidak mencukupi kebutuhan darurat/kemaslahatan umum, bersifat kondisional (bukan kewajiban permanen seperti zakat).

Titik temu perbandingan:

Aspek : Sumber utama, Sifat kewajiban, Basis legitimasi, Tujuan, Alokasi.

Fiskal Pancasila (APBN) : Pajak (PPh, PPN, dll.),Ditetapkan UU, dapat berubah,Kedaulatan rakyat (UU),Kemakmuran rakyat (Psl 23 & 33),Fleksibel sesuai APBN/prioritas politik.

Fiskal Islam: Zakat (wajib) + Dharibah (kondisional), Zakat tetap (nash), dharibah fleksibel, Wahyu (zakat) + maslahah (dharibah), Falah, maslahah 'ammah, Zakat: 8 golongan tetap; dharibah: fleksibel.

Sintesis: kedua sistem sama-sama mengakui perlunya instrumen fiskal wajib untuk membiayai kepentingan bersama, namun fiskal Islam memiliki lapisan ganda — kewajiban tetap yang tidak dapat diubah manusia (zakat) dan kewajiban kondisional yang fleksibel sesuai kebutuhan (dharibah/pajak) — sebuah arsitektur yang berpotensi memperkaya sistem fiskal Pancasila yang saat ini murni bertumpu pada pajak konvensional.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Salah satu pertanyaan mendasar dalam mengintegrasikan fiskal Islam ke dalam konstitusi Pancasila yang plural adalah: bagaimana status zakat dan pajak berjalan berdampingan tanpa menimbulkan beban ganda (double burden) bagi warga negara muslim, sekaligus tetap adil bagi warga negara non-muslim?

Landasan hukum positif di Indonesia telah memberikan solusi parsial melalui UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memungkinkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) — bukan pengurang pajak terutang secara langsung (tax credit), melainkan pengurang basis penghitungan pajak (tax deduction). Meski demikian, sejumlah kalangan ekonom syariah menilai skema ini belum optimal dibanding model tax credit penuh yang diterapkan di beberapa negara muslim lain (seperti Malaysia).

Argumen dualisme yang perlu diharmonisasi:

Zakat sebagai kewajiban teologis-personal — berlaku bagi individu muslim yang memenuhi syarat (nishab-haul), bersifat ibadah dengan pertanggungjawaban akhirat, dikelola lembaga amil (BAZNAS/LAZ) yang independen dari APBN.

Pajak sebagai kewajiban kewargaan-konstitusional — berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, bersifat kontribusi kolektif untuk pembiayaan negara secara umum (infrastruktur, pertahanan, pendidikan, kesehatan bagi seluruh rakyat).

Model harmonisasi yang dapat dipertimbangkan:

Penguatan skema tax credit (bukan sekadar tax deduction) agar beban ganda bagi muslim yang taat zakat dapat lebih diringankan, sebagaimana praktik di beberapa yurisdiksi lain.

Sinergi alokasi program — zakat difokuskan pada pengentasan kemiskinan langsung (8 asnaf), sementara pajak dialokasikan pada penyediaan barang publik universal (infrastruktur, layanan dasar untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama) — sehingga keduanya saling melengkapi, bukan duplikasi fungsi.

Transparansi dan akuntabilitas ganda — baik BAZNAS/LAZ (pengelola zakat) maupun Kementerian Keuangan/DJP (pengelola pajak) perlu memperkuat akuntabilitas publik agar kepercayaan masyarakat terhadap kedua instrumen fiskal ini meningkat, mengurangi potensi keengganan membayar salah satu atau keduanya.

Prinsip keadilan bagi warga non-muslim: dalam konteks konstitusi Pancasila yang plural, kewajiban zakat hanya mengikat warga negara muslim sesuai keyakinannya, sementara pajak tetap menjadi kewajiban universal seluruh warga negara — sehingga tidak ada beban tambahan yang dipaksakan pada warga non-muslim, namun mereka tetap dapat berpartisipasi dalam filantropi sesuai ajaran agama masing-masing (persembahan, dana punia, dll.) yang secara substantif sejalan dengan semangat kedermawanan sosial yang sama.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Bait al-mal dalam sejarah Islam adalah institusi pengelolaan keuangan publik yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk kepentingan umat — mencakup zakat, kharaj, ghanimah (harta rampasan perang, konteks historis), dan sumber lainnya — yang disalurkan untuk kebutuhan publik: santunan fakir-miskin, pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi), pertahanan, dan gaji pejabat/tentara negara.

Prinsip pengeluaran bait al-mal yang relevan bagi APBN kontemporer:

Prioritas pada kebutuhan dasar rakyat — sejarah mencatat Khalifah Umar bin Khattab memprioritaskan distribusi bantuan kepada rakyat miskin sebelum kepentingan lain, mencerminkan prinsip maslahah al-dharuriyyah (kebutuhan primer) didahulukan atas maslahah al-tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap/kemewahan).

Akuntabilitas pengelola — bait al-mal dikelola dengan prinsip amanah yang ketat, di mana pemimpin bertanggung jawab penuh (baik secara hukum maupun teologis) atas penggunaan dana publik, sejalan dengan prinsip good governance dan pengawasan APBN modern (BPK, KPK, DPR).

APBN berkeadilan dalam bingkai Pancasila menekankan alokasi belanja yang progresif — memprioritaskan sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kebanyakan (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar) di atas belanja yang cenderung menguntungkan kelompok elite atau bersifat prestisius tanpa dampak kesejahteraan signifikan.

Sintesis bait al-mal dan APBN: keduanya menegaskan bahwa pengeluaran negara bukan sekadar soal efisiensi anggaran, melainkan soal prioritas keadilan — dana publik (baik dari zakat/pajak) harus dialokasikan dengan mendahulukan kebutuhan rakyat yang paling mendesak (mustadh'afin dalam bahasa Islam, masyarakat rentan dalam bahasa kebijakan sosial modern) sebelum kepentingan sekunder, sejalan dengan prinsip keadilan sosial sila kelima dan maqashid syariah (hifz al-nafs, hifz al-mal bagi kelompok rentan).

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Membangun dari pembahasan Bab 6 (paradigma kesejahteraan), bab ini menegaskan bahwa instrumen fiskal integratif — memadukan APBN konvensional dengan ZISWAF — menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding mengandalkan satu jalur saja dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan:

Keterbatasan mengandalkan APBN semata:

Kapasitas fiskal negara terbatas oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia yang relatif rendah dibanding negara berkembang lain, membatasi ruang fiskal untuk program perlindungan sosial yang lebih besar.

Politisasi anggaran (alokasi dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek) dapat mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Keterbatasan mengandalkan ZISWAF semata:

Sifat sukarela (di luar zakat wajib) membuat penghimpunan dana sangat bergantung pada kesadaran filantropi masyarakat, rentan fluktuasi.

Skala pengelolaan ZISWAF nasional (melalui BAZNAS/LAZ dan nazhir wakaf) masih jauh dari potensi optimal, dengan tantangan tata kelola dan kepercayaan publik yang perlu terus diperkuat.

Model integratif yang diusulkan:

Zakat dan pajak sebagai dua jalur redistribusi yang saling melengkapi (bukan saling menggantikan) — zakat menyasar pengentasan kemiskinan absolut secara langsung dan cepat (bantuan tunai, modal usaha mustahik), sementara pajak membiayai penyediaan layanan publik universal (pendidikan, kesehatan) yang berdampak jangka panjang pada mobilitas sosial.

Wakaf produktif untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan — sebagaimana dibahas Bab 10, CWLS dan wakaf produktif dapat membiayai infrastruktur sosial tanpa membebani APBN, membuka ruang fiskal negara untuk prioritas lain.

Sinkronisasi data penerima manfaat — integrasi data mustahik zakat (BAZNAS) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah untuk menghindari duplikasi maupun celah bantuan (masyarakat miskin yang justru tidak terjangkau kedua instrumen).

Sintesis: kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia — sebagai persoalan struktural multidimensi — memerlukan respons fiskal berlapis yang memanfaatkan kekuatan masing-masing instrumen (kecepatan dan fleksibilitas ZISWAF, skala dan keberlanjutan APBN) secara sinergis, bukan memilih salah satu secara eksklusif.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ("negeri yang baik/makmur di bawah naungan ampunan Tuhan", QS. Saba: 15) adalah konsep ideal negeri sejahtera dalam Al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan cita-cita bernegara oleh umat Islam Indonesia — sebuah visi yang secara substantif dekat dengan cita-cita "adil dan makmur" dalam Pembukaan UUD 1945.

Elemen konstruksi sistem fiskal untuk mewujudkan visi ini:

Fiskal yang berkelimpahan sekaligus berkah (thayyib) — bukan sekadar fiskal yang menghasilkan pertumbuhan tinggi secara kuantitatif, tetapi juga bersih dari korupsi, dikelola dengan integritas, dan hasil pembangunannya dirasakan merata — dimensi kualitatif (thayyib, baik/bersih) yang sering absen dari ukuran fiskal konvensional yang hanya mengejar angka pertumbuhan.

Ampunan/rahmat Tuhan (rabbun ghafur) sebagai pengingat tanggung jawab moral — pengelola fiskal negara (pejabat, birokrat) senantiasa berada dalam kerangka pertanggungjawaban transenden, bukan sekadar pertanggungjawaban administratif-legal formal, sehingga mendorong integritas yang lebih dalam.

Sinergi seluruh instrumen — pajak, zakat, wakaf, dan pengelolaan kekayaan negara (SDA, BUMN) diorkestrasi secara harmonis untuk mewujudkan kemakmuran yang berkah, bukan sekadar kemakmuran materialistis yang timpang atau diperoleh dengan cara yang merusak (korupsi, eksploitasi SDA berlebihan, utang berlebihan).

Sintesis dengan cita-cita Pancasila: visi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pada dasarnya adalah artikulasi teologis dari cita-cita "adil dan makmur" yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 — keduanya menegaskan bahwa kemakmuran sejati bukan sekadar angka PDB tinggi, melainkan kemakmuran yang berkah (diperoleh dan didistribusikan secara halal-adil) dan berkelanjutan (tidak mengorbankan generasi mendatang atau lingkungan).

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Merangkum keseluruhan pembahasan Bab 11, berikut arah reformasi fiskal menuju model negara kesejahteraan yang mengintegrasikan nilai Islam dan Pancasila:

1. Peningkatan Tax Ratio secara Berkeadilan

Reformasi perpajakan yang tidak sekadar mengejar target penerimaan, tetapi memastikan progresivitas (pajak lebih besar bagi yang mampu) dan kepatuhan (menutup celah penghindaran pajak korporasi besar/individu kaya), sejalan dengan prinsip keadilan distributif kedua sistem.

2. Optimalisasi Potensi ZISWAF Nasional

Penguatan tata kelola BAZNAS/LAZ dan nazhir wakaf melalui digitalisasi, transparansi pelaporan, dan sinergi dengan program pemerintah — mengejar realisasi mendekati potensi yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun untuk zakat saja.

3. Belanja Negara yang Pro-Rakyat dan Anti-Korupsi

Prioritas belanja pada sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial), diiringi penguatan pengawasan (BPK, KPK, partisipasi publik) untuk memastikan dana publik tidak bocor akibat korupsi — sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam dan tata kelola pemerintahan bersih dalam Pancasila.

4. Inovasi Instrumen Fiskal-Sosial Berbasis Syariah

Perluasan instrumen seperti CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk), sukuk negara berbasis proyek sosial, dan skema blended finance yang memadukan dana publik, ZISWAF, dan investasi swasta untuk membiayai pembangunan berkelanjutan.

5. Harmonisasi Regulasi Zakat-Pajak

Sebagaimana dibahas poin B, penguatan skema insentif fiskal bagi pembayar zakat (menuju tax credit yang lebih optimal) untuk mendorong kepatuhan ganda tanpa membebani warga negara muslim secara berlebihan.

Penutup Bab 11: sistem fiskal berbasis keadilan dan kemaslahatan pada akhirnya adalah prasyarat struktural bagi terwujudnya seluruh cita-cita yang dibahas pada bab-bab sebelumnya — tanpa arsitektur fiskal yang adil, inklusif, dan terintegrasi (zakat-pajak-wakaf), visi falah dan keadilan sosial akan tetap menjadi wacana filosofis tanpa daya dukung struktural yang memadai untuk mewujudkannya secara nyata dalam kehidupan bernegara.