BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

 A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir

Bab 6 telah membahas falah dan keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi. Bab ini menyatukannya sebagai visi akhir.

Falah mencakup kesejahteraan dunia-akhirat: kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, kehormatan (izzah), dan ketenangan batin. "Masyarakat adil dan makmur" dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima menuntut kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Konvergensi: keduanya menolak kesejahteraan yang diukur semata oleh pertumbuhan, dan menuntut dimensi material, sosial, dan moral berjalan bersama. Perbedaan yang jujur: falah memuat horizon akhirat yang bersifat keyakinan, sedangkan tujuan konstitusional berlaku bagi seluruh warga lintas agama. Karena itu, visi bersama dirumuskan pada tataran substansi (keadilan, kecukupan, martabat), dengan falah sebagai artikulasi religius bagi warga muslim.

B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia

Sebagaimana disinggung di Bab 11 poin E, istilah dari QS. Saba: 15 ini menggambarkan negeri yang baik dan makmur dalam naungan ampunan Tuhan. Sebagai visi peradaban, ia dapat dijabarkan menjadi empat pilar:

1. Baldah (tata wilayah dan kedaulatan): negara berdaulat, aman, dan mandiri secara ekonomi.
2. Thayyibah (kebaikan dan kebersihan): makmur, sehat, bersih dari korupsi, dan lestari lingkungannya.
3. Rabb (dimensi ketuhanan): kehidupan ekonomi dijiwai nilai moral-religius dan pertanggungjawaban transenden.
4. Ghafur (rahmat dan pemaafan): masyarakat yang welas asih, memberi ruang perbaikan, dan tidak eksploitatif.

Catatan penting: sebagai visi bersama bangsa yang plural, istilah ini sebaiknya diposisikan sebagai inspirasi religius yang bersumber dari khazanah Islam, dengan padanan substantif yang dapat diterima semua pemeluk agama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, berintegritas, dan berkeadaban (sila pertama dan kedua). Dengan demikian visi ini memperkaya, bukan mengeksklusi.

C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Roadmap berikut bersifat usulan konseptual untuk disesuaikan dengan data dan kebijakan terkini.

Prinsip pelaksanaan:

• Bertahap dan berbasis bukti: setiap program dievaluasi dampaknya, dan diperbaiki bila tidak efektif.
• Inklusif: manfaat dirasakan seluruh warga tanpa memandang agama.
• Berdaya saing: kualitas dan efisiensi tidak dikorbankan atas nama label nilai.
• Indikator terukur: misalnya rasio Gini, angka kemiskinan, inklusi keuangan, realisasi zakat dan wakaf terhadap potensi, serta indeks korupsi.

D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha dalam Transformasi

Transformasi tidak dapat digerakkan negara sendirian.

Kolaborasi yang diusulkan: forum multipihak (multi-stakeholder) yang mempertemukan kelima aktor untuk menyusun agenda, membagi peran, dan mengevaluasi capaian secara terbuka. Kepercayaan publik (Bab 13 poin B) menjadi modal utama, dan hanya tumbuh bila setiap aktor menunjukkan integritas dalam praktik.

E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif menuju Negara Maju Berkeadaban

Tahun 2045 adalah momentum seabad kemerdekaan dan sering menjadi horizon visi "Indonesia Emas" (Indonesia maju, berpendapatan tinggi). Bab ini menambahkan kata "berkeadaban": kemajuan yang diukur bukan hanya pendapatan per kapita, tetapi juga keadilan, integritas, dan keberlanjutan.

Ciri Indonesia 2045 yang dicita-citakan:

1. Ekonomi bernilai tambah tinggi dan mandiri, tidak bergantung pada ekspor bahan mentah.
2. Ketimpangan menyempit dan kemiskinan ekstrem hilang.
3. Sistem keuangan inklusif, stabil, dan melayani sektor riil, dengan opsi syariah yang berkualitas.
4. Filantropi dan koperasi kuat sebagai penopang jaring pengaman sosial.
5. Tata kelola bersih dengan kepercayaan publik tinggi.
6. Lingkungan lestari dan pembangunan berkelanjutan antargenerasi.
7. Masyarakat plural yang rukun dan berintegritas.

Risiko dan asumsi yang perlu diakui secara jujur: arsitektur ini bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, stabilitas politik, kualitas SDM, dan dinamika ekonomi global yang tidak sepenuhnya terkendali. Nilai yang baik tidak otomatis menghasilkan kinerja ekonomi yang baik, sehingga keberhasilan perlu terus diuji dengan data.

Visi integratif ini menegaskan bahwa Pancasila dan nilai-nilai Islam dapat bertemu dalam satu proyek bersama: membangun ekonomi yang kompetitif sekaligus berkeadilan, modern sekaligus bermoral. Ia bukan proyek satu golongan, melainkan ikhtiar seluruh bangsa, dengan Islam sebagai salah satu sumber inspirasi terbesarnya dan Pancasila sebagai rumah bersama yang menaunginya.